Utang RI Naik Lagi Jadi Rp 1.654,19 Triliun

Posted on Updated on

Utang pemerintah Indonesia periode Januari-Agustus 2010 tercatat sebesar Rp 1.654,19 triliun. Angka itu bertambah Rp 63,53 triliun dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun. Angka ini juga meningkat dibanding akhir Juli 2010 yang sebesar Rp 1.625,63 triliun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah mencapai US$ 182,97 miliar, bertambah US$ 13,75 miliar dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.

Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Rabu (15/9/2010).

Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$ 65,53 miliar dan surat berharga US$ 117,43 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2010 adalah:
• Bilateral : US$ 41,2 miliar
• Multilateral: US$ 21,38 miliar
• Komersial : US$ 2,89 miliar
• Supplier : US$ 60 juta.
Peningkatan signifikan terjadi pada jumlah utang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi yang nilainya meningkat menjadi US$ 117,43 miliar, dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 104,2 miliar.

Jumlah utang Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio utang terhadap PDB memang menunjukkan penurunan. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya PDB Indonesia.

Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB:
• Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
• Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
• Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
• Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
• Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
• Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
• Tahun 2006: Rp 1,302,16 triliun (39%)
• Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
• Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
• Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
• Agustus 2010: Rp 1.654,19 triliun (26%).

Sebelumnya, utang Indonesia diberitakan berjumlah Rp 1.625 triliun . Dengan data itu, rezim SBY disebut-sbut sebagai pengutang terbesar. Meskipun sudah merdeka sejak 1945, Indonesia ternyata masih terlilit hutang
Wahyu Susilo, aktivis INFID atau International NGO Forum on Indonesian Development itu, kepada wartawan beritasatu.com pernah mengtaakan, “Saya kira kemerdekaan kita selama ini hanya di teks Proklamasi. Secara ekonomi kita terjajah.”

Sebelumnya , INFID memperkirakan, setiap bayi Indonesia yang lahir dan selamat harus menanggung utang Rp 7,5 juta. Wahyu membenarkan, utang Rp 1.625 triliun itu merupakan warisan sejak zaman Sukarno. Namun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan rezim yang jumlah utangnya paling besar.

Menurut data sebelum, hanya dalam waktu enam tahun menjabat sebagai presiden, utang yang diperoleh pemerintahan SBY mencapai Rp 300-400 triliun. Dengan data terbaru, utang di masa pemerintahan SBY kembali melonjak secara drastis.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, “Utang itu baru bisa dilunasi 45- 65 tahun mendatang. Itu pun dengan syarat, mulai sekarang Indonesia menghentikan utang dan berusaha mencari sumber pendanaan pembangunan lain selain utang.”

Menurut Wahyu, salah satu penyebab menumpuknya utang Indonesia adalah kebiasaan para diplomat Indonesia yang rajin mengajukan utang karena mereka mendapat komisi.Padahal pengelolaan utang itu juga tidak efesien. Lima tahun terakhir, besaran penyerapan APBN kita tidak lebih dari 25 Persen.
“Sementara utang kita dipakai atau tidak, argo tetep jalan. Kita sudah bayar bunga, fee, cicilan, meskipun utang tidak terpakai,” kata Wahyu.
“Karena bisnis utang adalah bisnis komisi maka buruknya pengelolaan utang bukan tidak mungkin merupakan kesengajaan untuk menciptakan celah korupsi,” kata Wahyu.

Karena itu, INFID meminta Presiden SBY melakukan diplomasi penghapusan utang secara komprehensif karena sebagai negara yang pernah mengalami masa otoritarian, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan skema penghapusan utang dari utang-utang yang diidentifikasi sebagai utang tak sah. Yang masuk kategori utang itu antara lain penggunaan utang untuk pelanggaran HAM dan utang yang dikorupsi oleh rezim yang otoriter. INFID juga mengusulkan sebuah inisiatif politik penghapusan dan pengurangan utang dalam bentuk audit utang. Inisiatif ini diperlukan untuk mengidentifikasi status utang luar negeri Indonesia masa lalu (Detik/Berita.com/IRIB/AR)

Iklan