Ekonomi Buruk, SBY Makin Gemuk!!

Posted on Updated on

HMINEWS- Ekonomi Indonesia terus terpuruk akibat terjadinya berbagai deindustrialisasi ekonomi di tanah air. Para pemilik modal sudah mulai enggan untuk menyalurkan kapitalnya di sektor ekonomi real dan lebih suka menanamkan modalnya di pasar saham yang penuh dengan spekulasi. Kesepakatan perdagangan bebas di tingkat internasional dan regional Asia yang diperluas dengan implikasi terbukanya pasar dalam negeri, sudah merontokkan industri nasional.

Akibatnya, puluhan juta orang menganggur atau menjadi pekerja informal. Anggota DPR Fraksi Golkar Airlangga Hartarto mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tentang izin untuk industri (produsen) mengimpor barang jadi. Hal itu secara tidak langsung berdampak serius pada nasib para pekerja di sektor industri. 

Padahal, sebelum diterbitkannya kebijakan ini, ekspansi barang impor kian merajalela dan menggerus produk dalam negeri. “Menteri Perdagangan tidak berpihak ke nasib buruh di pabrik. Karena itu harus dipertanyakan bagaimana nasib mereka. Selama ini impor yang dilakukan importir saja sudah merontokkan banyak industri dan UKM nasional. Apalagi sekarang, produsen (industri) didorong untuk menjadi pedagang,” kata Airlangga.

Menurut Ketua Umum Apegti M Natsir Mansyur, selama enam tahun menjadi Menteri Perdagangan (KIB Jilid I dan Jilid II), Mari Elka Pangestu justru melanggengkan liberalisasi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Ini dilakukan dengan mempercepat proses kesepakatan perdagangan bebas dan pembukaan pasar berbagai sektor/produk di Indonesia . Belum terlihat upaya serius Mari Pangestu untuk merumuskan kebijakan proteksi. Padahal cara ini juga dilakukan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan Eropa, bahkan Jepang dan Korea Selatan. ”Kini, pasar Indonesia menjadi ladang empuk produk impor,” katanya. Saat ini, produk impor menguasai pasar dalam negeri dibanding lokal.

Di lain pihak, industri skala kecil, menengah dan besar tidak diberi dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, sehingga harus bertarung dengan pelaku industri negara lain yang lebih dulu lepas landas. Sementara itu, program pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjadi penyelamat perekonomian dan menyerap tenaga kerja juga stagnan. Akibatnya, upaya menciptakan lapangan kerja terkendala, sehingga banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) mempertaruhkan nasibnya di luar negeri. Deindustrialisasi atau pelambatan industri dalam negeri juga disebabkan oleh serbuan produk impor. Dalam periode 2005-2009, pertumbuhan ekspor sebesar 11,5% sementara impor tumbuh 13,6%. Banyak serangan barang impor, sehingga Indonesia menjadi net importer. Daya saing industri dalam negeri menurun karena digerogoti barang impor.

Potensi pasar dalam negeri cukup besar, namun dihabisi barang impor yang mematikan industri dalam negeri. ”Presiden SBY dan Boediono harusnya memberi visi dan misi yang jelas mengatasi masalah besar ini! Sungguh menyedihkan,” kata pengamat ekonomi-politik dari Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata.

Dalam konteks ini, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D mengatakanreformasi sektor industri masih “jalan di tempat.” Hal ini karena sektor ini. Dalam konteks inilah perlu dicermati apa masalah yang dihadapi oleh industri, terutama industri yang menjadi prioritas nasional dan RUSNAS. Menurut Mudrajad, ada sejumlah faktor yang mendorong terjadinya deindustrialisasi.

Pertama,deindustrialisasi mulai terlihat ketika banyak terjadi penurunan jumlah perusahaan karena tutup usaha atau hengkang ke negara lain, yang pada gilirannya menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Fenomena deindustralisasi dini agaknya perlu diantisipasi karena di banyak negara biasanya peran industri manufaktur mengalami penurunan setelah mencapai 35% dari PDB. Rata-rata kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sejak tahun 2000 hanya sekitra 27-28%.

Kedua,terjadinya pergeseran dari sekor industri menuju ke sektor jasa. Perekonomian Indonesia sebelum krisis 1998 yang ditopang oleh industri kini bergeser ke sektor jasa, terutama jasa modern yang kurang menyerap tenaga kerja, yang menyebabkan tingkat pengangguran semakin besar. Banyak industriawan yang banting setir menjadi pedagang karena lebih menguntungkan.

Ketiga,salah satu pemicu deindustrialisasi adalah rendahnya dukungan perbankan. Kredit perbankan ke sektor industri secara absolut memang tumbuh, tetapi persentasenya makin rendah.  Tahun 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 15% kredit perbankan. Salah satunya karena banyak industri dianggap bermasalah atau masuk kategori sunset industry.

Keempat, masih lemahnya dukungan universitas dan lembaga riset di negeri ini dalam membantu mengatasi masalah riil yang dihadapi oleh industri, lambatnya transfer teknologi, penetrasi pasar ekspor, dan pengembangan produk maupun proses produksi.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyuono, Minggu (28/11/2010), mengatakan saat ini tidak hanya deindustrialisasi yang terjadi, tapi APBN tahun 2010 pun mengalami defisit. “Tidak hanya deindutrialisasi saja yang terjadi, APBN tahun 2010 pun mengalami defisit, inilah yang harus diperbaiki SBY,” ujarnya. Menurut Arief, kondisi ini memang merupakan realita yang tidak mungkin diingkari. Proses deindustrialisasi yang sedang terjadi di Indonesia merupakan akibat tidak tumbuhnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.[]rima

Iklan