Demokrasi Terlarang

Posted on Updated on

Tak diragukan lagi Amerika Serikat (AS) dan Rezim Zionis Israel adalah dua kekuatan di dunia yang menghalangi munculnya pemeritahan demokrasi di kawasan. Padahal AS selama ini mengaku sebagai pendukung utama demokrasi di dunia. Dan Rezim Zionis Israel juga mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang menjalankan demokrasi di Timur Tengah.

Kini Dunia Arab dan kawasan Timur Tengah tengah dilanda demam demokrasi. Rakyat di kawasan berbondong-bondong turun ke jalan menggelar aksi protes menuntut pembubaran rezim diktator yang memimpin negara mereka. Setelah Tunis kemudian disusul Mesir, kini warga Bahrain, Libya dan Yaman juga menggelar aksi serupa guna memaksa diktator di negara mereka hengkang.

Apa yang terjadi di Bahrain dan Libya serta brutalitas pemerintah di kedua negara tersebut dalam menghadapi protes warga menimbulkan pertanyaan. AS yang mengklaim sebagai pembela demokrasi mengapa malah memilih diam menyaksikan fenomena yang berkembang saat ini ? Bahkan Gedung Putih merasa khawatir dengan transformasi yang ada di Timur Tengah. Brutalitas militer Bahrain yang menembaki para demonstran dan merenggut nyawa 14 orang memicu kegeraman berbagai pihak. Belum lagi di Libya, lebih dari 208 orang tewas akibat terjangan peluru. Dan lagi, senjata dan peluru tersebut adalah suplai dari Barat.

Kini mari kita lihat pandangan AS terkait demokrasi di Bahrain. Prof. Gregory Gause II, pengamat Timur Tengah dan Guru Besar di Universitas Vermont meyakini bahwa Washington memiliki dua opsi menghadapi krisis di Bahrain. Dua bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton dalam kunjungannya ke Manama memuji reformasi yang dilakukan Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa. Kini Washington mencela Manama karena berlaku kasar terhadap para demonstran.

Menurutnya, jika rezim Manama jatuh dan AS terpaksa mengosongkan pangkalan angkatan laut armada kelimanya (US Fifth Fleet) serta di saat Iran menjadi salah satu kebijakan luar negeri Washington maka hal ini suatu kemenangan bagi Tehran dan kekalahan Gedung Putih.

Sementara itu, Arieh O’Sullivan, pengamat masalah Timur Tengah dan mantan staf Koran Jerusalem Post terkait masalah di kawasan menulis sebuah artikel bertajuk “Israel kepada Dunia:Jangan Tergesa-gesa Menyikapi Munculnya Demokrasi di Timur Tengah”. Dalam tulisannya Arieh menyatakan, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dan petinggi Tel Aviv lainnya khawatir jika demokrasi berbalik menjadi kekerasan dan kubu Islam berhasil berkuasa.

Di sisi lain Israel sangat bangga dengan demokrasi yang mereka anut dan memperingatkan dunia untuk tidak mengizinkan merebaknya demokrasi di Timur Tengah. Hal ini dilakukan Israel karena jika hal sampai terjadi maka kubu-kubu Islam akan keluar dari kandangnya dan aktif di proses politik. Dan jika kubu Islam siap bersaing maka dipastikan rezim-rezim boneka AS dan Israel di kawasan akan berguguran dan Islam yang akan berkuasa. Inilah demokrasi yang ditentang Washington dan Tel Aviv. Demokrasi yang tidak sepaham dengan mereka bukan demokrasi. Keduanya tak segan-segan mendukung sebuah rezim despotik jika sesuai dengan kepentingan mereka. Namun rezim ini akan dicampakkan di saat kepentingan mereka tidak lagi mengharuskannya rezim ini tetap berdiri. Contoh nyata adalah Mesir dan Tunisia. Seyogyanya pemimpin Arab sudah harus dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Mesir dan Tunisia. (IRIB/MF)