Libya, Ladang Minyak Persaingan Eropa dan AS

Posted on Updated on

Pemerintah Perancis akhirnya mengakui resmi keberadaan Dewan Nasional Transisi Libya. Dewan nasional yang dibentuk pada 21 Februari lalu itu dianggap sebagai satu-satunya perwakilan politik Libya yang sah. Pengakuan dari Perancis itu merupakan pengakuan internasional yang pertama kalinya diterima oleh Dewan Nasional Transisi. Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy bahkan memutuskan akan segera mengirim utusan diplomatik ke Benghazi. Sebaliknya, Dewan Nasional Transisi juga akan segera mengirim utusan ke Paris sebagai duta besar Libya. 

Langkah Perancis ini merupakan sinyal terang bagi Muammar Gaddafi bahwa Barat kini sama sekali tak ada niatan lagi untuk berunding dengan diktator Libya itu dan dia pun harus segera menyingkir dari tampuk kekuasaan. Tentu saja, pengakuan Paris terhadap Dewan Nasional Transisi yang kini yang memposisikan dirinya sebagai pemerintahan sementara Libya ini turut mempercepat proses pengambilan keputusan Eropa dalam menyikapi transformasi di Libya.

Sebelumnya, Nicolas Sarkozy dan PM Inggris David Cameron dalam surat bersamanya kepada Ketua Dewan Eropa, Herman Van Rampuy menekankan bahwa Gaddafi perlu segera lengser dari kekuasaan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami rakyat Libya. Bersamaan dengan itu, Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle juga membenarkan hilangnya legitimasi rezim Gaddafi dan perlunya dijalin perundingan dengan perwakilan baru dari Libya.

Senada dengan sekutu Eropanya, Menlu AS Hillary Clinton dalam pertemuan dengan Kongres, mengungkapkan rencana lawatannya ke Mesir dan Tunisia untuk berunding dengan para pimpinan oposisi Libya. Sebelumnya, London juga berencana untuk mengirim utusan ke Benghazi guna berdialog dengan puak-puak oposisi.

Belakangan, negara-negara Eropa memang telah sepakat untuk menyingkirkan Gaddafi. Namun kini, mereka tampaknya tengah gencar menjajaki bahkan bisa dibilang saling bersaing untuk merebut hati rakyat dan politisi revolusioner Libya. Dengan cara itu, Barat sepertinya hendak mengincar kekayaan minyak Libya dengan merangkul pemerintahan mendatang. Selain itu, partisipasi negara-negara Barat untuk turut serta dalam proses pembentukan pemerintahan baru di Libya juga bermaksud untuk memastikan bahwa pemerintahan mendatang Libya tidak akan bertentangan dengan kepentingan Barat.

Tak heran jika kini negara-negara Barat saling berlomba-lomba untuk mengambil peran kunci dan inisiatif nyata guna memainkan andil yang lebih besar dalam transformasi di kawasan Afrika Utara. Bahkan banyak pemimpin Eropa seperti Sarkozy yang berusaha menjegal ambisi hegemonik AS di Afrika. Mereka tak ingin AS juga mengambil alih kawasan tersebut yang sebelumnya menjadi daerah jajahan negara-negara Eropa di era kolonialisme. Apalagi Libya bukan negara miskin. Negeri ini begitu kaya akan minyak dan gas. Terlebih lagi letaknya yang sangat strategis, hanya di seberang selatan Eropa. (IRIB/LV)