Elit dan Perburuan Kekuasaan

Posted on

Saat ini bangsa Indonesia masih diselimuti oleh persoalan kebangsaan yang seolah tiada habisnya. Mulai dari aksi terorisme, illegal logging, penggusuran pedagang Kaki Lima (PKL), kekerasan dalam penyelenggaraan pemilukada, hingga kasus korupsi yang terjadi hampir dengan begitu masifnya.

Di tengah lilitan persoalan yang kompleks tersebut, para elit di negeri ini malah sibuk mengatur taktik dan strategi bahkan dengan berbagai cara serta menerabas etika untuk memburu jabatan. Yang termaktub dalam benak bukan lagi solusi untuk mengatasi kompleksitas problem kebangsaan tersebut, tapi bagaimana mendesain strategi bahkan rekayasa agar kapling kekuasaan tidak jatuh ke tangan pihak lain.

Sehingga tidak heran, seorang walikota yang sudah menjabat dua periode kepemimpinan, tak pernah merasa puas. Hal inilah yang terjadi di Jawa Timur, dimana Walikota Surabaya dua periode, Bambang DH, rela menjadi wakil walikota asalkan tetap memegang jabatan. Ironisnya dia menjadi wakil walikota dari seorang mantan kepala dinas yang notabene bawahan Bambang sewaktu menjabat walikota.

Juga yang tidak kalah menarik adalah pengkaplingan kekuasaan yang terjadi di salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Di mana dua orang istri mantan bupati berkompetensi untuk menduduki kursi bupati yang ditinggalkan sang suami yang di jabatnya selama dua periode. Karena Undang-undang membatasi jabatan bupati selama dua periode, sementara sang suami belum puas untuk berkuasa, maka dia mencari jalan keluar lain dengan mendorong kedua istrinya tersebut untuk maju dalam pemilukada. Dan syahwat kekuasaan sang mantan bupati itu terwujud dengan terpilihnya salah satu istri sebagai bupati.

Syahwat kekuasaan memang dapat menghampiri siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan ada yang rela turun tingkat dari jabatan menteri ke walikota dan wakil gubernur, asalkan tetap menggenggam kursi kekuasaan. Seperti yang terjadi pada mantan Menteri Pengembangan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf. Karena di reshuffle oleh Presiden SBY dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, mantan Ketua GP Anshor dua periode yang biasa di sapa Gus Ipul ini rela memburu jabatan Wakil Gubernur Jawa Timur yang tentunya sebuah kemunduran jika ditilik dari sisi jabatan. Begitupun yang terjadi dengan Nurmahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan. Ia rela turun tingkat dari menteri untuk memburu jabatan Walikota Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, Nurmahmudi merupakan mantan Menteri Kehutanan era Presiden Gus Dur.

Berkebalikan dari dua mantan menteri diatas, ada Gubernur yang justru mengabaikan amanah yang sudah dipercayakan oleh rakyat untuk memburu jabatan yang lebih besar. Sebagaimana yang terjadi pada dua Gubernur, yakni Fadel Muhamad, Gubernur Provinsi Gorontalo dan Gamawan Fauji, Gubenur Sumatra Barat. Keduanya menelantarkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat di dua provinsi tersebut, padahal belum habis masa jabatan demi memenuhi syahwat kekuasaan dalam empuknya kursi menteri. Bahkan Gamawan Fauji rela meninggalkan rakyatnya di Sumatra Barat dalam kondisi memperihatinkan akibat guncangan gempa yang melanda provinsi tersebut. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, Gamawan Fauji menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri sementara Fadel Muhamad menempati posisi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dan yang belum lekang dari ingatan publik saat ini adalah “akrobat politik” Andi Nurpati. Komisioner KPU periode 2009-2014 ini rela diberhentikan dari KPU untuk menjadi elit partai demokrat. Dengan alasan hak, Nurpati mengabaikan common sense dan kepatutan yang mestinya dia junjung tinggi. Kita menghargai hak dan kebebasan individu Nurpati, tapi tidak mesti dengan menodai amanah yang sudah dipercayakan rakyat negeri ini.

Apapun argumentasi yang dikemukakan Andi Nurpati, dari sisi etika dan fatsun politik tidak dapat diterima. Karena perilaku seperti itu hanya mencerminkan wajah kemaruk para elit. Ada yang menduga masuknya Andi dalam lingkaran elit partai demokrat sebagai upaya politik dagang sapi, karena dia mempunyai andil bagi kemenangan demokrat dan SBY dalam pemilu 2009.

Memang harus di akui, pasca bergulirnya reformasi anak bangsa negeri ini paling kreatif dalam melakukan pembelaan diri (berapologia). Ketika perburuan jabatan diatas ditanyakan kepada elit yang bersangkutan, mereka akan menjawab dengan enteng sebagai wujud pengabdian. Frasa pengabdian menjadi term pamungkas untuk membungkus syahwat kekuasaan. Rakyat negeri ini tidak lagi memiliki keleluasaan untuk sekadar membedakan mana elit yang betul-betul mau mengabdi dan mana yang hanya memburu jabatan. Semuanya serba samar karena dibungkus dalam ontologi citra yang menjelma menjadi realitas, padahal sesungguhnya sangat-sangat artifisial.

Harus ada Regulasi

Untuk itu, harus ada regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur etika berkuasa di negeri ini. Kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mewacanakan harus ada syarat tidak cacat moral bagi calon Kepala Daerah dalam pemilukada, maka menjadi sebuah keharusan juga mengatur syarat dalam sebuah regulasi (peraturan perundang-undangan) untuk membendung syahwat kekuasaan para elit. Karena kalau hal ini tidak diatur dalam sebuah Undang-undang, maka para elit pemburu kekuasaan ini akan dengan pongah mengkapling kekuasaan untuk kejayaan keluarga, kelompok dan partainya, sementara rakyat menjadi komoditas yang di “komersilkan” sesuka hati.

Sehingga kedepannya tidak ada lagi pejabat yang serakah dengan kekuasaan, yang dengan mudah mengabaikan kepercayaan rakyat untuk memburu jabatan demi jabatan. Oleh karena itu, etika kekuasaan anak bangsa di negeri ini harus diatur dengan perangkat yuridis, karena kalau hanya bermodalkan kesadaran, maka jangan pernah bermimpi akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ada hanyalah bagi-bagi kekuasaan, setelah itu melakukan korupsi secara berjemaah dengan berbagai modus operandi untuk melanggengkan status quo.

Ini merupakan tugas dan tanggung jawab mendesak dari semua komponen bangsa, kalau tidak mau negeri ini terjerembab dalam degradasi sebagai sebuah negara. Dan generasi muda selaku penyambung keberlangsungan sejarah bangsa, seyogyanya mengambil ibrah (pelajaran) dari dinamika memiriskan ini. Menjadi sebuah keharusan juga bagi elit negeri ini untuk menjalankan kekuasaan sebagai amanah, bukan aji mumpung untuk membangun dinasti kekuasaan yang absolut. Serta yang tidak kalah penting adalah konsistensi semua elemen anak bangsa untuk melancarkan kritik sosial. Karena sesungguhnya kritik konstruktif menjadi penyeimbang bagi berlangsungnya kekuasaan yang populis dan demokratis. (IRIB/Kompasiana)

Iklan