License to Kill

Posted on Updated on

Sekelompok orang berlomba memburu pahala dengan cara yang unik. Mereka berebut mengambil porsi sebesar mungkin pahala yang dijanjikan dengan mengancam, melukai, membunuh, mengusir sekelompok orang dan membakar serta menjarah harta benda mereka.

Targetnya bebas, bisa anak kecil, wanita dan orang tua. Mereka seakan dihadirkan di dunia hanya untuk menjadi alasan untuk mengumpulkan poin pahala. Mereka yakin bahwa semakin luas area perusakan dan pembakaran maka semakin luas pula area sorga yang akan diperolehnya. Semakin banyak wanita yang dijandakan serta anak yang diyatimkan dalam penyerangan “kudus” itu, makin tinggi pula level relijiusitasnya.

Karena sayembara “pahala” inilah, logika diliburkan dan empati atau rasa bersalah atau minimal, secuil keraguanpun tak terlihat dalam prilaku mereka. Begitu kolosalnya aksi rebut pahala ini sehingga tangisan, teriakan tertelan teriakan euphoria dan darah yang mengucur mungkin terlihat hanya sekedar cairan. Saking “cintanya kepada kebenaran”, mereka merasa perlu menyempurnakan aksi “relijius” ini dengan mengepung Rumah Sakit yang menampung korban yang diselamatkan. Tidak hanya disitu, mereka geli melihat orang-orang datang jauh dari luar dusun untuk bersimpati kepada korban karena alasan kemanusiaan. Tak lama rasa geli itu berubah menjadi alasan mereka untuk menghalau setiap relawan dan wartawan yang ingin memotret panggung “drama teologi horror” ini dari dekat.

Dalam waktu sekejap pemukiman yang diserang rata dengan bumi. Yang tersisa adalah puing-puing, bambu-bambu berserakan, karena umumnya warga yang diserang belum terlalu bahagia secara ekonomi sehingga standar kemakmuran ditentukan oleh sebanyak apa bambu yang menyanggah rumahnya. Semuanya musnah dihancurkan atau dibakar api. Kering disana. Basah di pelupuk mata anak-anak para korban, terutama yatim-yatim yang ditinggalkan oleh kuli petani bernama Mat Hasim alias Hamamah dengan perut terburai akibat tebasan clurit para pemburu pahala dan pelaksana titah para pembuat sayembara.

Alasannya hanya satu kata, “sesat”. Mengapa dibiarkan? Mungkin karena mereka sesat. Apa dosa mereka? Menjadi sesat adalah dosa. Mengapa para penyerang begitu bersemangat? Karena melawan dan memusnahkan kesesatan dan penganutnya adalah perbuatan yang tidak sesat. Siapakah para penyerang? Para pembenci kesesatan.

Mungkin karena sudah dianggap sesat, apalagi korban adalah minoritas, maka muncullah modus-modus simplifikasi dan reduksi. Antara lain, 1) membicarakan soal evakuasi, penanganan korban dan mencuatkan isu relokasi dan sebagainya. 2) Menghentikan pengusutan hanya pada pelaku si lapangan, bukan mengusut dan mencari beberapa biang keroknya. Sejak penyerangan jilid pertama, sudah diketahui dengan jelas bahkan oleh yang bukan intel beberapa tokoh agama yang aktif memberikan pernyataan-pernyataan agitatif yang bisa ditafsirkan mengarah kepada upaya menggerakkan massa untuk melakukan penyerangan. 3) Mengalihkan masalah ke isu psiko-sosial dengan memberikan apologi tentang watak dan karakteristik masyarakat Madura dan pesisir secara umum. Padahal aksi penyerangan terhadap warga Syiah tidak hanya terjadi di Sampang Madura, namun di beberapa daerah lain di Jawa Timur seperti Bangil Pasuruan dan Puger Jember, juga di wilayah di luar Jawa Timur seperti yang pernah terjadi di Batang Jawa Tengah beberapa tahun silam. 4) Berusaha mengalihkan persoalan kepada tragedi penghadangan pelajar agar tidak mengarah kepada tragedi “hukum”, yaitu kriminaliasi Tajul Muluk, korban kekerasan Penyerangan pertama yang divonis 2 tahun penjara dengan dakwaan “penodaan agama”, setelah memberinya hadiah “istirahat” kepada pelaku penyerangan berupa vonis 3 bulan penjara. 5) Mengalihkan masalah utama yaitu sumber malapetakanya kepada kekerasan dan kriminal semata. Padahal sumber masalahnya adalah fatwa pensesatan aliran Syiah yang diterbitkan oleh MUI Jatim, MUI Sampang, sikap PWNU Jatim, PW Muhammadiyah Jatim, dan beberapa ulama yang tergabung dalam BASRA.

Namun, ketika tekanan opini dan media lokal dan internasional bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional makin intens menyoroti kasus ini dan media tetap mengangkatnya, modus penyederhanaannya makin canggih dan bervariasi, antara lain: 1) Motif penyerangan adalah konflik asmara antara dua bersaudara, 2) Yang disesatkan bukan aliran Syiah, tapi aliran Tajul Muluk, 3) Yang terjadi bukan penyerangan, tapi konflik dua kelompok atau kerusuhan atau bentrok dan semua kata yang sebisa mungkin mengaburkan siapa pelaku dan siapa korban, 4) Penyebabnya adalah kecemburuan sosial, 5) Para korban tidak bersosialisasi dan bergaul, 6) Tajul Muluk, korban yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara 2 dengan dakwaaan “menodai agama” melanggar kesepekatan untuk tidak kembali ke rumahnya sendiri, 7) Penyerang bukan warga ormas Islam yang identik dengan warga Madura.

Terlepas dari kelucuan dan keganjilan yang menyertai pemberitaan kasus kekerasan yang menyita perhatian masyarakat dan dunia ini, Pemerintah semestinya tidak perlu galau dan panik menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mengurut kronologisnya secara jeli dan objektif. Sumber utama penyerangan itu adalah “License to Kill”.

Disini kredibilitas Pemerintah, aparat hukum, keamanan dan intelijen dipertaruhkan. Meski harus diakui, ada dilema yang cukup krusial, yaitu antara menegakkan hukum secara tegas dan adil, yang bisa jadi mengakibatkan kerugian politik karena berhadapan dengan sejumlah tokoh lokal agama yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, dan mengaburkan masalah ini dengan meremehkan minoritas Syiah, yang mungkin menurut standar Amerika dan Barat, tidak menempati posisi empatik sebagaimana minoritas Ahmadiyah atau minoritas agama lain di Indonesia.

Yang terjadi Sampang, baik itu dianggap konflik keluarga maupun konflik kelompok dan aliran, adalah kejahatan terencana dan memakan banyak korban. Hukum tidak akan menjadi lesu atau pelaku bisa leha-leha hanya karena bermula dari konflik antar kakak dan adik. Hukum tidak membedakan motif sebuah kejahatan, tapi mengukur akibat dan dampaknya.

Meski MUI bukan bagian dari lembaga negara dan tidak memiliki wewenang struktural konstitusional, namun masyarakat awam terlanjur melukiskannya sebagai lembaga yang mendapatkan wewenang dari Tuhan karena atribut “ulama”. Akibatnya, Undang-undang dan hukum negara kadang dinomerduakan atau bahkan dianggap mewakili hukum yang tidak direstui Tuhan. Tidaklah mengherankan, bila hanya karena fatwa sesat terhadap Syiah, ratusan manusia bisa berubah menjadi beringas dan tega melakukan kekerasan. Tanpa dasar pemaknaan berlebih tentang wewenang MUI tersebut, mustahil perbuatan biadab itu.

Pemerintah harus mengembalikan citra dan kehormatannya sebagai institusi yang satu-satunya berwenang menegakkan hukum dan menertibkan masyarakat. Institusi atau ormas atau individu tidak berhak mengambil alih fungsi itu dengan dalih apapun. Bila tidak, maka kehancuran bangsa ini tidak menunggu waktu.

Pemerintah harus pula menertibkan lembaga-lembaga dan ormas-ormas baik yang menggunakan simbol agama maupun lainnya agar tidak ada lagi berita-berita kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang mencoreng wajah Indonesia di hadapan masyarakat dunia.

Masyarakat tidak tertarik dengan suguhan polemik tentang intelejen kecolongan dan lalai ataukah tidak dalam mengantisipasi kekerasan di Sampang dan sejumlah daerah belakangan ini. Yang lebih penting dari itu, aparat keamanan segera melakukan evaluasi dan pembenahan kinerja agar kedaulatan dan wibawa negara yang dibangun dengan darah dan keringat para pahlawan ini melesat maju mengejar ketinggalan dari negara-negara. Aparat harus mampu meyakinkan masyarakat apapaun agama, mazhab, suku dan posisi sosialnya, bahwa empat pilar negara ini harus diterima, yaitu Pancasila, UUD, NKRI dan kebhinnekaan.

Perbedaan pandangan dan pendapat baik mazhab maupun lainnya adalah keniscayaan dalam masyarakat yang majemuk. Karena itu, sengketa dan kesalahpahaman harus diselesaikan dalam koridor hukum dan etika yang selaras dengan semangat kebhinnekaan. (Dimuat dalam Majalah Sindo Weekly edisi terbaru)

Oleh : Muhsin Labib